Vendor Chromebook Kembalikan Rp 5,15 M.Fakta mengejutkan baru saja terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Seorang rekanan vendor penyedia perangkat tersebut, Mariana Susy, secara terang-terangan mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 5,15 miliar kepada penyidik Kejaksaan Agung. Langkah tersebut di ambil olehnya karena ia merasa sangat takut setelah melihat kasus hukum ini mulai menyeret banyak nama besar ke meja hijau.
Keuntungan yang di peroleh dari proyek instalasi sistem tersebut sebenarnya mencapai angka yang jauh lebih besar dari yang di kembalikan. Meskipun demikian, sisa uang yang di serahkan tersebut di klaim sebagai seluruh keuntungan bersih yang tersisa setelah di potong berbagai biaya operasional selama pengerjaan proyek. Penyerahan dana ini pun kini menjadi salah satu bukti krusial bagi jaksa penuntut umum untuk mendalami lebih jauh aliran dana ilegal dalam proyek pengadaan TIK nasional tersebut.
Alasan di Balik Pengembalian Dana oleh Rekanan Vendor Chromebook
Kesaksian yang di berikan oleh Mariana Susy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (3/2/2026) menarik perhatian banyak pihak. Dalam keterangannya, ia mengaku bahwa keputusan untuk mengembalikan uang tersebut murni di dorong oleh rasa khawatir akan konsekuensi hukum yang lebih berat. Oleh karena itu, seluruh sisa dana yang di kuasainya segera di serahkan kepada negara sebagai upaya kooperatif di tengah proses penyidikan yang sedang berlangsung ketat.
Dinamika persidangan sempat memanas ketika jaksa mempertanyakan asal-usul keuntungan yang di anggap tidak wajar tersebut. Selanjutnya, Susy menjelaskan bahwa perusahaannya terlibat dalam pengadaan periode 2020 hingga 2022 untuk pengerjaan Chrome Device Management (CDM). Melalui pengakuan ini, publik dapat melihat betapa besarnya perputaran uang dalam proyek digitalisasi pendidikan yang kini sedang di dera masalah hukum serius tersebut.
Detail Transaksi dan Keuntungan Proyek
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di bacakan di depan majelis hakim, Susy di ketahui mendapatkan total keuntungan kotor sekitar Rp 10,2 miliar. Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp 5,15 miliar kemudian di pisahkan dan di kembalikan karena di anggap sebagai bagian yang berisiko menyeretnya lebih jauh ke dalam jerat pidana. Walaupun demikian, proses hukum terhadap pihak-pihak lain tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa adanya pengecualian.
Setiap rincian pengerjaan proyek dari tahun ke tahun telah di paparkan secara gamblang dalam persidangan tersebut. Di samping itu, sistem pengawasan internal di kementerian di duga gagal mendeteksi adanya potensi kerugian negara sejak dini. Oleh sebab itu, pengembalian dana ini di pandang sebagai sinyal kuat adanya penyimpangan prosedur dalam mekanisme penetapan vendor dan harga barang di pasar e-katalog.
Pengakuan Aliran Dana ke Pejabat Kementerian
Selain mengembalikan uang ke negara, saksi juga mengakui adanya pemberian sejumlah uang kepada beberapa oknum pejabat di Kemendikbudristek. Uang tersebut di berikan dengan dalih sebagai “tanda terima kasih” karena perusahaannya telah di bantu untuk mendapatkan proyek pengadaan tersebut. Namun, tindakan pemberian gratifikasi ini justru semakin memperberat dugaan adanya praktik suap-menyuap yang sistematis di dalam birokrasi kementerian.
Pihak kejaksaan kini tengah menelusuri lebih lanjut identitas para pejabat yang menerima aliran dana dari rekanan vendor tersebut. Dengan demikian, fakta-fakta baru yang muncul di persidangan ini di harapkan dapat membongkar jaringan korupsi hingga ke akar-akarnya. Fokus penyidikan pun kini di arahkan pada siapa saja yang memiliki kewenangan dalam mengatur pemenangan tender proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.
Baca Juga : RI dan Slovakia Sepakati Bebas Visa Diplomatik
Dampak Kasus Vendor Chromebook terhadap Integritas Pendidikan
Skandal pengadaan Chromebook ini telah mencoreng citra program digitalisasi pendidikan yang seharusnya menjadi solusi bagi kemajuan bangsa. Kerugian negara yang di taksir mencapai angka Rp 2,1 triliun menunjukkan betapa masifnya penyalahgunaan anggaran yang terjadi. Melalui kasus ini, masyarakat di ingatkan kembali akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pemerintah yang menggunakan dana pajak rakyat dalam jumlah besar.
Integritas para pemangku kepentingan di sektor pendidikan kini tengah di uji secara terbuka melalui proses hukum yang transparan. Selanjutnya, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa harus segera di lakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Pengembalian uang miliaran rupiah oleh vendor ini hanyalah sebagian kecil dari upaya pemulihan kerugian negara yang jauh lebih besar di baliknya.
Tekanan Psikologis Saksi dalam Persidangan
Kondisi kesehatan saksi Mariana Susy sempat menjadi perhatian karena ia terlihat sangat tertekan selama memberikan keterangan di depan hakim. Rasa takut yang di alaminya tidak hanya berkaitan dengan kehilangan materi, tetapi juga beban moral dan ancaman hukuman penjara. Oleh karena itu, majelis hakim berulang kali memintanya untuk tetap tenang agar keterangan yang di berikan dapat tersampaikan dengan jelas tanpa tekanan yang berlebihan.
Dukungan medis bahkan sempat di siapkan oleh tim jaksa mengingat riwayat kesehatan saksi. Yang rentan pingsan saat berada dalam situasi stres tinggi. Di samping itu, perlindungan terhadap saksi mahkota atau saksi kunci tetap menjadi prioritas. Guna memastikan seluruh kebenaran terungkap di ruang sidang. Keberanian saksi untuk berbicara jujur pun di apresiasi sebagai langkah awal yang baik dalam membantu proses penegakan hukum di Indonesia.
Evaluasi Kebijakan E-Katalog dan Pengadaan Barang
Mekanisme e-katalog yang sebelumnya di anggap sebagai sistem yang aman dari korupsi kini mulai di pertanyakan efektivitasnya oleh berbagai pengamat. Celah-celah dalam regulasi di duga telah di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Untuk mengarahkan pengadaan pada merek atau vendor tertentu secara tidak adil. Oleh sebab itu, revisi terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perlu segera di eksekusi demi menutup ruang gerak para pelaku korupsi.
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kementerian dalam mengelola proyek TIK juga menjadi desakan kuat dari masyarakat luas. Dengan demikian, anggaran pendidikan yang sangat besar dapat di alokasikan dengan tepat sasaran. Untuk kepentingan siswa dan guru di seluruh pelosok negeri. Kejujuran vendor dalam mengakui kesalahan di harapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pelaku usaha yang bekerja sama dengan instansi pemerintah.
Kelanjutan Proses Hukum Vendor Chromebook di Pengadilan Tipikor
Persidangan kasus Chromebook ini di pastikan akan berlangsung panjang dengan menghadirkan lebih banyak saksi dan bukti baru. Penuntut umum berkomitmen untuk mengejar seluruh pihak yang terlibat, termasuk mereka yang berada di level manajerial tertinggi. Melalui konsistensi dalam penegakan hukum, di harapkan rasa keadilan masyarakat. Dapat terpenuhi dan memberikan efek jera bagi siapa pun yang mencoba mencuri uang negara.
Langkah kooperatif yang di tunjukkan oleh beberapa rekanan vendor di harapkan. Dapat di ikuti oleh pihak lain yang juga merasa menerima keuntungan tidak sah. Oleh karena itu, pintu pengampunan melalui jalur hukum tertentu atau pengurangan hukuman. Mungkin saja di pertimbangkan bagi mereka yang membantu membongkar kasus ini. Perjalanan menuju transparansi total memang sulit, namun tetap harus di perjuangkan demi masa depan Indonesia yang lebih bersih dan bermartabat.