Biskita Bogor Berhenti Kritik Perencanaan dan Manajemen Buruk. Layanan bus rapid transit (BRT) kebanggaan warga Kota Hujan, Biskita Trans Pakuan, kini tengah berada di titik nadir. Kabar mengenai penghentian operasional atau pengurangan armada secara signifikan telah memicu gelombang protes dari masyarakat. Berhentinya layanan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menjadi cermin retak dari sebuah perencanaan transportasi publik yang di anggap prematur.
Selain itu, manajemen yang tidak berkelanjutan semakin memperburuk keadaan sehingga memutus akses mobilitas warga Bogor. Pemerintah daerah seharusnya segera mengevaluasi kebijakan ini agar layanan tidak benar-benar mati. Oleh karena itu, langkah konkret sangat mendesak untuk menyelamatkan sistem transportasi ini demi kepentingan publik. Jika dibiarkan, kegagalan ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap visi transportasi modern di masa depan.
Perencanaan Biskita yang Terburu-buru
Banyak pengamat transportasi menilai bahwa proyek Biskita Trans Pakuan sejak awal terkesan di paksakan tanpa adanya kajian mitigasi risiko yang mendalam. Alih-alih mengutamakan keberlanjutan operasional, pemerintah daerah seolah-olah hanya mengejar target estetika kota demi citra modernitas semata. Kondisi ini terlihat jelas ketika otoritas terkait mengabaikan proyeksi beban biaya perawatan armada dan infrastruktur pendukung yang membengkak setiap tahunnya. Lebih jauh lagi, ketergantungan yang tinggi pada skema subsidi pemerintah tanpa rencana mandiri yang matang berpotensi menciptakan beban fiskal yang berat bagi APBD di masa depan. Oleh karena itu, para ahli mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap aspek finansial jangka panjang agar layanan ini tidak berakhir sebagai proyek mangkrak yang merugikan masyarakat. Tanpa adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran, proyek ambisius ini di khawatirkan hanya menjadi solusi sesaat yang mengabaikan efisiensi sistem transportasi publik yang sesungguhnya.
Ketergantungan Subsidi yang Berisiko
Salah satu faktor utama yang menyebabkan layanan ini goyah adalah ketergantungan penuh pada subsidi skema Buy The Service (BTS) dari pemerintah pusat melalui BPTJ. Ketika anggaran subsidi tersebut mengalami penyesuaian atau di alihkan, manajemen daerah nampak gagap dalam mencari solusi alternatif. Ketidaksiapan fiskal daerah untuk menopang operasional secara mandiri membuktikan bahwa perencanaan anggaran tidak di susun dengan skenario terburuk.
Kurangnya Integrasi Antarmoda
Meskipun Biskita hadir dengan unit bus yang nyaman, integrasinya dengan moda transportasi lain seperti angkutan kota (angkot) masih sangat lemah. Pengalihan trayek angkot yang seharusnya menjadi “feeder” atau pengumpan tidak berjalan sesuai rencana. Akibatnya, persaingan berebut penumpang di jalur yang sama sering terjadi. Ketidakefektifan rute ini menyebabkan tingkat keterisian bus (load factor) tidak mencapai target optimal yang di butuhkan untuk menekan biaya operasional.
Manajemen Buruk dan Minimnya Transparansi
Di samping masalah perencanaan, tata kelola manajemen internal pun tak luput dari sorotan tajam. Masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang jujur mengenai kondisi keuangan dan operasional perusahaan pengelola.
Komunikasi Publik yang Lemah
Berhentinya operasional seringkali di informasikan secara mendadak melalui media sosial tanpa adanya kompensasi atau solusi konkret bagi pengguna setia. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tidak memiliki protokol krisis yang baik. Kepercayaan publik yang sudah terbangun sejak peluncuran perdana kini perlahan memudar karena ketidakpastian jadwal dan ketersediaan bus di koridor-koridor utama.
Kegagalan Optimalisasi Pendapatan Non-Tiket Biskita
Sebuah manajemen transportasi modern seharusnya tidak hanya mengandalkan tiket atau subsidi. Kegagalan dalam menggaet mitra iklan atau pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di sekitar halte menunjukkan kreativitas manajemen yang tumpul. Tanpa pendapatan sampingan, operasional bus akan selalu menjadi beban berat bagi APBD maupun APBN, yang pada akhirnya berujung pada penghentian layanan saat dana menipis.
Baca Juga : Respon Taksi Listrik Green SM Terkait Rentetan Insiden Jalanan
Dampak Biskita Terhadap Sosial dan Ekonomi Warga Bogor
Manajemen Biskita yang carut-marut memberikan hantaman keras secara langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Bogor. Terutama bagi warga kelas menengah ke bawah. Kelompok rentan seperti pelajar, pekerja kantoran, hingga pedagang pasar kini menanggung beban finansial lebih berat karena terpaksa meninggalkan layanan transportasi umum yang mulai tidak menentu. Sebagai dampaknya, mereka terdorong untuk kembali menggunakan kendaraan pribadi atau beralih ke ojek daring yang memerlukan biaya transportasi harian jauh lebih mahal. Fenomena ini tidak hanya menguras kantong warga, tetapi juga memicu reaksi berantai yang memperburuk kualitas ruang publik di kota ini.
Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada kendaraan pribadi, volume arus lalu lintas di jalur-jalur protokol seperti Jalan Pajajaran dan Jalan Juanda kini melonjak tajam. Penumpukan kendaraan ini secara otomatis menciptakan kemacetan parah yang menghambat produktivitas masyarakat setiap harinya. Pada akhirnya, situasi ini mengancam keberhasilan visi Pemerintah Kota Bogor dalam mengampanyekan gerakan “Shift” atau peralihan ke transportasi massal. Jika pemerintah tidak segera melakukan pembenahan, ambisi untuk menciptakan kota yang bebas macet melalui sistem transportasi yang terintegrasi akan berakhir pada kegagalan total yang merugikan seluruh elemen warga.
Beban Ekonomi Rumah Tangga
Transportasi kini menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar bagi rumah tangga di Kota Bogor. Sayangnya, penghentian layanan bus yang murah dan nyaman ini secara otomatis menambah beban ekonomi warga secara signifikan. Padahal, pemerintah awalnya memposisikan Biskita sebagai solusi jitu untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui mobilitas yang efisien dan terjangkau. Akibatnya, kritik pedas kini mengalir dari berbagai lapisan masyarakat dan seharusnya menjadi alarm keras bagi para pemangku kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh lagi menunda evaluasi total terhadap struktur manajemen dan pola perencanaan transportasi. Jika ingin menyelamatkan citra Bogor sebagai kota modern yang ramah transportasi publik.