Isu Board of Peace Muncul dalam Pertemuan Ormas Islam di Istana. Isu mengenai pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian mendadak mencuat di tengah pertemuan strategis antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dengan pihak Istana baru-baru ini. Narasi mengenai “Prabowo Melupakan Sejarah Berujung Hukuman Sejarah” pun kembali mengemuka seiring dengan adanya kekhawatiran publik terhadap arah kebijakan yang di ambil. Sejarah bangsa Indonesia yang kental dengan nilai-nilai religiusitas dan nasionalisme seharusnya di jadikan landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan besar. Oleh karena itu, langkah pemerintah dalam merangkul elemen agama melalui institusi baru ini di pandang sebagai sebuah ujian krusial bagi konsistensi ideologis kepemimpinan nasional.
Institusi Baru dan Dilema Pengakuan Historis Isu Board of Peace
Pembentukan dewan tersebut di anggap oleh sebagian pihak sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas nasional melalui dialog antar-umat beragama yang lebih terstruktur. Namun, di sisi lain, langkah ini di kritik karena di nilai berpotensi mengaburkan peran historis ormas-ormas Islam yang telah berdiri jauh sebelum negara ini merdeka. Jika peran tradisional ini di kesampingkan demi lembaga bentukan negara, maka sejarah panjang perjuangan umat Islam bisa di anggap sedang di pinggirkan secara perlahan. Akibatnya, hubungan harmonis yang telah di bangun selama puluhan tahun terancam mengalami keretakan akibat kurangnya penghormatan terhadap akar sejarah tersebut.
Risiko Pengabaian Peran Ulama dalam Perjuangan
Di dalam naskah sejarah, peran ulama dan tokoh Islam di pastikan menjadi tulang punggung dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia dari tangan penjajah. Apabila keterlibatan mereka kini hanya di batasi dalam sebuah lembaga formal seperti Board of Peace, maka orisinalitas gerakan akar rumput di khawatirkan akan memudar. Strategi ini sering kali di curigai sebagai alat kontrol politik di bandingkan wadah aspirasi murni bagi kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu, kritik pedas sering kali di alamatkan kepada pemerintah agar tidak semudah itu melupakan keringat para pejuang terdahulu demi stabilitas sesaat.
Efek Domino Kebijakan Top-Down di Lingkungan Ormas
Selain itu, kebijakan yang bersifat instruksional dari atas ke bawah ini di rasa kurang mengakomodasi keragaman pendapat di internal ormas Islam itu sendiri. Perbedaan pandangan mengenai urgensi dewan ini sering kali di abaikan demi mencapai konsensus yang terlihat manis di permukaan saja. Padahal, dinamika intelektual di dalam Islam adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perkembangan demokrasi di tanah air. Jika keragaman ini di tekan, maka potensi munculnya hukuman sejarah berupa mosi tidak percaya dari akar rumput akan semakin nyata di masa depan.
Baca Juga : Prabowo Melupakan Sejarah Berujung Hukuman Sejarah
Konsekuensi Politik dari Melupakan Akar Perjuangan Isu Board of Peace
Hukuman sejarah bagi seorang pemimpin sering kali datang dalam bentuk hilangnya legitimasi moral di mata rakyat yang merasa di khianati. Ketika komitmen terhadap nilai-nilai awal perjuangan mulai di gadaikan untuk kepentingan politik praktis. Maka kepercayaan publik di pastikan akan merosot tajam. Fenomena ini telah terjadi berkali-kali dalam panggung politik global, di mana penguasa yang mengabaikan sejarah akhirnya di tumbangkan oleh waktu. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyentuh ranah sensitif seperti agama. Harus di kelola dengan kebijakan yang berbasis pada kesadaran sejarah yang mendalam.
Hilangnya Dukungan Elektoral dari Basis Tradisional
Penurunan dukungan dari basis massa tradisional merupakan ancaman nyata yang harus di waspadai oleh setiap politisi tingkat nasional. Basis pemilih dari kalangan ormas Islam di kenal sangat loyal namun juga sangat kritis. Terhadap isu-isu yang berkaitan dengan harga diri organisasi dan sejarah mereka. Jika mereka merasa hanya di jadikan komoditas politik tanpa penghormatan terhadap sejarah, maka dukungan tersebut dapat di tarik kembali sewaktu-waktu. Akibatnya, peta politik nasional akan mengalami pergeseran ekstrem yang dapat merugikan posisi petahana dalam kontestasi mendatang.
Polarisasi Sosial Akibat Distorsi Narasi Sejarah
Selain dampak elektoral, distorsi terhadap narasi sejarah juga dapat memicu polarisasi sosial yang semakin tajam di tingkat akar rumput. Narasi yang di bangun secara sepihak oleh kekuasaan sering kali di tolak oleh mereka. Yang memegang teguh catatan sejarah yang otentik. Pertentangan ideologis ini jika di biarkan akan menjadi bom waktu yang dapat meledak dalam bentuk konflik horizontal yang merugikan bangsa. Oleh sebab itu, transparansi dalam setiap pembicaraan di Istana mengenai Board of Peace sangat di perlukan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada perpecahan nasional.
Menjaga Integritas Kepemimpinan Melalui Refleksi Sejarah Isu Board of Peace
Langkah konkret yang harus segera di ambil adalah dengan mengembalikan posisi sejarah sebagai panglima dalam setiap perumusan kebijakan strategis nasional. Kesepakatan yang di bangun dalam pertemuan di Istana tersebut harus benar-benar mencerminkan penghormatan tulus terhadap peran ormas Islam selama ini. Dengan cara demikian, kekhawatiran akan adanya hukuman sejarah dapat di redam melalui tindakan nyata yang berpihak pada kebenaran masa lalu. Kepemimpinan yang kuat bukanlah kepemimpinan yang menghapus sejarah. Melainkan yang mampu menjadikannya sebagai fondasi kokoh untuk membangun masa depan yang lebih adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia.