ICW Kopel Ingatkan Risiko Laptop Chromebook. Kekhawatiran mendalam mengenai pengadaan perangkat teknologi dalam dunia pendidikan baru-baru ini di suarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel). Peringatan ini di berikan menyusul adanya rencana distribusi besar-besaran laptop berbasis sistem operasi Chrome OS atau Chromebook ke berbagai satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Menurut para aktivis antikorupsi, terdapat potensi kerugian negara yang harus di antisipasi sejak dini melalui pengawasan ketat dan transparansi spesifikasi.
Selanjutnya, efektivitas penggunaan perangkat tersebut di daerah dengan keterbatasan akses internet menjadi poin utama yang di kritisi. Hal ini di sebabkan karena fungsionalitas Chromebook sangat bergantung pada konektivitas awan (cloud) yang stabil. Oleh karena itu, jika infrastruktur digital belum merata, maka penggunaan anggaran triliunan rupiah untuk perangkat ini di khawatirkan akan menjadi sia-sia dan hanya menjadi tumpukan barang elektronik yang tidak terpakai secara maksimal.
Analisis Spesifikasi ICW Kopel dan Kerentanan Masa Pakai Perangkat
Risiko teknis mengenai masa pakai perangkat menjadi fokus utama yang di bahas dalam kajian ICW dan Kopel. Tidak seperti laptop konvensional, Chromebook memiliki kebijakan pembaruan otomatis yang di batasi oleh jangka waktu tertentu atau yang di kenal dengan Auto Update Expiration (AUE). Jika masa berlaku tersebut habis, maka perangkat tidak lagi menerima pembaruan keamanan, sehingga data pribadi siswa dan guru menjadi rentan terhadap serangan siber.
Tantangan Pemeliharaan dan Suku Cadang
Dalam poin pertama, sulitnya mendapatkan suku cadang Chromebook di pasar domestik menjadi fakta yang harus di perhatikan oleh pemerintah. Sebagian besar komponen perangkat ini bersifat terintegrasi atau soldered, sehingga perbaikan mandiri hampir tidak mungkin di lakukan oleh pihak sekolah. Dengan demikian, biaya pemeliharaan jangka panjang di prediksi akan membengkak karena ketergantungan pada pusat servis resmi yang jumlahnya masih sangat terbatas di daerah.
Di sisi lain, mekanisme pengelolaan aset di tingkat sekolah seringkali di temukan masih sangat lemah. Melalui kondisi ini, risiko kerusakan perangkat akibat kurangnya perawatan teknis menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, pelatihan bagi tenaga pustakawan atau pengelola IT sekolah harus di lakukan secara intensif sebelum perangkat tersebut di distribusikan secara massal ke pelosok negeri.
Ketergantungan pada Ekosistem Perangkat Lunak Tertentu
Fakta kedua yang di soroti adalah adanya ketergantungan yang berlebihan pada satu ekosistem perangkat lunak dari perusahaan raksasa teknologi tertentu. Hal ini di khawatirkan akan membatasi fleksibilitas siswa dalam mempelajari berbagai platform digital lainnya yang mungkin lebih relevan di dunia kerja. Kemudian, lisensi berbayar untuk fitur-fitur pendidikan tambahan juga di anggap dapat membebani anggaran pendapatan dan belanja sekolah di masa depan.
Lebih lanjut, privasi data pengguna juga menjadi isu krusial yang terus di perdebatkan oleh para pengamat kebijakan publik. Pengumpulan data aktivitas belajar siswa oleh penyedia layanan harus di awasi secara ketat melalui regulasi yang jelas agar tidak di salahgunakan untuk kepentingan komersial. Sinergi antara Kementerian Pendidikan dan badan siber negara sangat di perlukan untuk memastikan kedaulatan data pendidikan nasional tetap terjaga.
Baca Juga : Program Huma Betang Perkuat Pendidikan Kalteng
Urgensi Transparansi ICW Kopel dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa
ICW dan Kopel juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam proses lelang pengadaan laptop yang bernilai sangat fantastis tersebut. Harga satuan yang di patok oleh penyedia barang harus di bandingkan secara terbuka dengan harga pasar untuk menghindari adanya penggelembungan dana (mark-up). Selain itu, keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok harus di prioritaskan guna mendorong pertumbuhan industri teknologi dalam negeri.
Audit Berkala dan Pengawasan Masyarakat Sipil
Pada tahap implementasi, audit investigatif di harapkan dapat di lakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala. Hal tersebut di lakukan untuk memastikan bahwa spesifikasi barang yang sampai ke tangan siswa sesuai dengan kontrak yang telah di tandatangani. Jika di temukan ketidaksesuaian, maka sanksi tegas harus di berikan kepada pihak penyedia tanpa pandang bulu demi menjaga marwah pendidikan nasional.
Keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau distribusi di lapangan juga di dorong melalui platform pelaporan daring. Melalui pengawasan partisipatif ini, celah korupsi dalam penyaluran bantuan dapat di persempit secara signifikan. Oleh karena itu, transparansi data mengenai jumlah dan lokasi sekolah penerima manfaat harus di buka seluas-luasnya kepada publik agar dapat di verifikasi secara langsung.
Evaluasi Relevansi Program terhadap Kebutuhan Siswa
Terakhir, relevansi penggunaan Chromebook terhadap peningkatan kualitas belajar harus di evaluasi secara objektif melalui studi dampak yang mendalam. Jangan sampai pengadaan teknologi hanya di lakukan sebagai simbol modernitas tanpa adanya transformasi pedagogis yang nyata di ruang kelas. Sebaliknya, fokus pemerintah juga harus di arahkan pada peningkatan kompetensi guru. Agar mereka mampu mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam metode pengajaran yang efektif.
Sejumlah masukan dari para ahli pendidikan menyarankan agar pengadaan di lakukan secara bertahap dengan model percontohan terlebih dahulu. Strategi ini di ambil untuk meminimalisir risiko kegagalan sistemik yang dapat merugikan keuangan negara dalam skala besar. Dengan adanya perencanaan yang lebih matang, di harapkan tujuan digitalisasi pendidikan dapat tercapai tanpa menyisakan masalah hukum di kemudian hari.
ICW Kopel Ingatkan Akuntabilitas Pendidikan Digital Masa Depan
Peringatan yang di sampaikan oleh ICW dan Kopel ini seharusnya di jadikan bahan refleksi. Bagi pengambil kebijakan dalam menyusun program digitalisasi sekolah. Komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh di cederai oleh praktik-praktik yang mengarah pada pemborosan anggaran negara. Setiap kebijakan yang di ambil harus di dasarkan pada riset yang kuat. Dan pertimbangan manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai penutup, koordinasi lintas kementerian harus di perkuat guna menyinkronkan pembangunan infrastruktur internet dengan pengadaan perangkat belajar. Peresmian program-program digital tidak akan bermakna jika tidak di barengi dengan integritas dalam proses pengadaannya. Dengan pengawasan yang ketat dari semua pihak, di harapkan risiko penggunaan Chromebook. Dapat di mitigasi sehingga transformasi pendidikan digital di Indonesia. Dapat berjalan di jalur yang benar dan bebas dari korupsi.