Kritik Guru Besar UMY MBG Bukan Anggaran Pendidikan. Kekhawatiran mendalam baru-baru ini di sampaikan oleh Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) terkait rencana alokasi dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fenomena ini menjadi sorotan tajam karena sektor pendidikan di anggap sebagai fondasi utama yang tidak boleh di korbankan demi program jangka pendek. Oleh karena itu, diskusi mengenai sumber pendanaan yang tepat perlu di lakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Meskipun kesejahteraan gizi masyarakat sangatlah penting, namun integritas anggaran fungsi pendidikan harus tetap di jaga dengan ketat oleh pemerintah. Hal ini di karenakan alokasi 20% APBN untuk pendidikan sudah sering kali terbebani oleh berbagai kebutuhan di luar peningkatan kualitas guru dan sarana sekolah. Selanjutnya, perdebatan mengenai urgensi pemisahan pos anggaran ini pun semakin mengemuka di ruang publik.
Kritik Guru Besar UMY Pentingnya Pemisahan Dana MBG dari Anggaran Fungsi Pendidikan
Kritik yang di lontarkan oleh Guru Besar UMY tersebut di dasarkan pada kekhawatiran bahwa kualitas pendidikan akan menurun jika dana operasional sekolah di alihkan. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tidak hanya bergantung pada nutrisi, tetapi juga pada fasilitas belajar yang memadai. Maka dari itu, skema pembiayaan yang lebih kreatif di luar dana pendidikan sangat di sarankan untuk segera di rumuskan.
Ancaman Terhadap Dana BOS dan Tunjangan Guru
Risiko besar akan di hadapi oleh sektor pendidikan apabila pembiayaan MBG di paksakan masuk ke dalam pagu anggaran pendidikan yang sudah ada. Dampak negatif tersebut di khawatirkan akan menyasar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi napas utama sekolah-sekolah di daerah. Dengan demikian, jika pemotongan di lakukan, proses belajar mengajar di pastikan akan mengalami hambatan yang signifikan secara nasional.
Selain itu, tunjangan profesi guru juga seringkali menjadi bagian yang rentan terdampak apabila terjadi realokasi anggaran besar-besaran secara mendadak. Aspirasi para pendidik seharusnya di dengarkan oleh pengambil kebijakan agar moral kerja di sekolah tidak mengalami penurunan. Alhasil, keseimbangan antara kesehatan fisik siswa melalui gizi dan kesehatan mental guru melalui kesejahteraan harus tetap di pertahankan secara proporsional.
Penurunan Standar Kualitas Fasilitas Sekolah di Daerah
Ketimpangan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah Indonesia hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan sepenuhnya. Jika anggaran pendidikan justru terserap untuk program makan gratis, maka renovasi gedung sekolah yang rusak di prediksi akan tertunda kembali. Oleh sebab itu, prioritas pembangunan fisik sekolah harus tetap di posisikan sebagai agenda utama yang tidak boleh di ganggu gugat.
Di samping itu, laboratorium dan perpustakaan di sekolah-sekolah pelosok masih membutuhkan suntikan dana segar yang tidak sedikit jumlahnya. Kebutuhan akan akses teknologi bagi siswa di daerah terpencil juga di tekankan agar mereka tidak tertinggal dalam persaingan global. Akibatnya, kebijakan pengalihan anggaran sekecil apa pun akan sangat di rasakan dampaknya oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
Baca Juga : 10 Kampus Terbaik DIY Versi Webometrics 2026
Kritik Guru Besar UMY Guna untuk Wujudkan Kedaulatan Pendidikan
Kedaulatan pendidikan nasional harus di perjuangkan melalui kebijakan anggaran yang transparan dan tepat sasaran tanpa mencampuradukkan berbagai kepentingan politik praktis. Dalam hal ini, keterlibatan akademisi dalam memberikan masukan kritis sangat di butuhkan untuk menjaga arah pembangunan bangsa. Akhirnya, setiap rupiah yang di alokasikan untuk pendidikan wajib di pastikan kembali pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa secara murni.
Lebih lanjut, keberhasilan program makan bergizi sebenarnya dapat di dukung melalui kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial. Melalui koordinasi lintas sektoral yang baik, beban anggaran pendidikan tidak akan terganggu oleh kebutuhan logistik pangan harian. Oleh karena itu, sinergi yang sehat antar lembaga menjadi kunci utama dalam menjalankan program pemerintah tanpa merusak tatanan yang sudah ada.
Mempertanyakan Efektivitas Alokasi Dana Pendidikan Jangka Panjang
Efektivitas penggunaan dana pendidikan selama ini terus di pantau oleh berbagai pihak guna memastikan setiap program berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Apabila dana tersebut di gunakan untuk urusan konsumsi, maka di khawatirkan investasi jangka panjang dalam bentuk ilmu pengetahuan akan tergerus. Jadi, evaluasi mendalam terhadap skema pembiayaan program MBG ini sudah sepatutnya di lakukan sebelum di implementasikan secara luas.
Disisi lain, keberlanjutan sebuah program nasional sangat di tentukan oleh sumber pendanaan yang stabil dan tidak membebani sektor vital lainnya. Pendidikan sebagai investasi masa depan tidak boleh di pandang sebelah mata hanya demi pemenuhan kebutuhan gizi sesaat yang bersifat karitatif. Oleh karena itu, rancangan kebijakan yang lebih matang dan inklusif harus segera di sosialisasikan kepada masyarakat luas.
Perlunya Inovasi Pendanaan Negara di Luar Sektor Pendidikan
Inovasi dalam mencari sumber pendapatan negara baru perlu di pacu oleh pemerintah guna membiayai program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis. Contohnya, optimalisasi pendapatan dari sektor pajak industri besar atau pemanfaatan dana sisa anggaran yang tidak terserap dapat di jadikan alternatif solusi. Dengan begitu, hak-hak siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tetap terjamin tanpa adanya potongan dana operasional.
Partisipasi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga bisa di kerahkan untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekolah. Melalui kolaborasi ini, beban negara akan berkurang dan anggaran pendidikan dapat tetap fokus pada peningkatan kurikulum serta kualitas pengajaran. Maka, langkah strategis ini di anggap lebih bijak daripada sekadar mengambil jalan pintas melalui pemotongan anggaran pendidikan.
Kritik Guru Besar UMY Terhadap Keberlangsungan Kualitas SDM
Rekomendasi akademisi UMY diharapkan menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah pusat dalam menjaga integritas anggaran pendidikan dari infiltrasi program yang tidak relevan. Meskipun program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan mulia bagi kesehatan fisik, pembiayaannya jangan sampai mendegradasi esensi pembelajaran. Perlindungan dana pendidikan sangat krusial demi memastikan kualitas intelektual generasi muda tetap terjaga. Melalui pemisahan anggaran yang tepat, visi Indonesia Emas 2045 dapat dicapai melalui kombinasi anak yang cerdas secara kognitif sekaligus sehat secara fisik, tanpa harus mengorbankan kualitas salah satunya demi program lain.