Guru Besar UGM Soroti Ancaman Otoritarianisme. Kekhawatiran mengenai masa depan demokrasi di Indonesia kini sedang menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Situasi politik nasional yang dinamis di anggap oleh banyak pihak sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Secara spesifik, sejumlah Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan kritik tajam terkait adanya indikasi kuat kembalinya pola-pola pemerintahan yang sentralistik. Fenomena ini di pandang bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan ancaman serius terhadap pilar-pilar kebebasan yang telah di bangun sejak era reformasi.
Oleh karena itu, peringatan ini tidak boleh di abaikan begitu saja oleh pemerintah maupun masyarakat sipil. Kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi pada satu titik sering kali menyebabkan mekanisme kontrol tidak berjalan dengan semestinya. Dampaknya, aspirasi rakyat kecil cenderung di kesampingkan demi kepentingan elit tertentu. Artikel ini akan membedah secara mendalam bagaimana pandangan para akademisi tersebut terhadap kondisi sosiopolitik saat ini.
Analisis Mendalam Pelemahan Institusi Demokrasi oleh Guru Besar UGM
Kualitas demokrasi di sebuah negara sangat bergantung pada kekuatan institusi hukum dan politiknya. Namun, belakangan ini, pelemahan terhadap lembaga-lembaga independen di sinyalir sedang terjadi secara sistematis. Proses legislasi yang terburu-buru dan minim partisipasi publik menjadi salah satu bukti yang sering di soroti oleh para pakar hukum tata negara di UGM. Akibatnya, produk hukum yang di hasilkan sering kali lebih memihak pada kepentingan penguasa daripada kepentingan publik luas.
Fenomena Koalisi Gemuk dan Hilangnya Oposisi
Dalam sistem pemerintahan presidensial, keberadaan oposisi sangat di butuhkan untuk menjaga keseimbangan. Sayangnya, fenomena koalisi partai politik yang terlalu besar saat ini di anggap sebagai langkah menuju monolitik kekuasaan. Ketika hampir semua kekuatan politik bergabung dalam pemerintahan, maka fungsi pengawasan di parlemen otomatis akan tumpul. Ruang kritik kemudian di persempit, sehingga kebijakan yang kontroversial dapat di sahkan tanpa perdebatan yang substansial di tingkat legislatif.
Tekanan Terhadap Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital
Selain di parlemen, ancaman otoritarianisme juga di rasakan melalui penyempitan ruang siber. Penggunaan UU ITE sering kali di kritik karena di anggap di gunakan sebagai alat untuk membungkam suara-suara kritis dari aktivis maupun mahasiswa. Ketakutan untuk menyatakan pendapat mulai muncul di tengah masyarakat karena adanya risiko kriminalisasi yang tinggi. Pola ini di sebut oleh para Guru Besar sebagai “regresi demokrasi” yang harus segera di hentikan sebelum menjadi permanen dalam sistem pemerintahan kita.
Baca Juga : Situs Pasir Angin Jejak Sejarah Multiperiodik
Dampak Sosial dan Ekonomi dari Praktik Politik Otoriter Di soroti Guru Besar UGM
Secara historis, pemerintahan yang cenderung otoriter selalu berdampak pada ketidakadilan distribusi kekayaan negara. Kebijakan ekonomi sering kali di putuskan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial jangka panjang. Pembangunan infrastruktur yang masif memang terlihat impresif, namun jika di lakukan dengan menabrak aturan hukum, maka integritas negara akan di pertaruhkan. Hal inilah yang mendasari keresahan para akademisi di Yogyakarta tersebut.
Munculnya Dinasti Politik dan Personalisasi Kekuasaan
Gejala otoritarianisme sering kali di ikuti oleh upaya pelestarian kekuasaan melalui jalur kekeluargaan atau dinasti. Etika politik dalam hal ini di pandang telah mengalami degradasi yang sangat parah. Ketika jabatan publik di anggap sebagai warisan, maka prinsip meritokrasi dalam demokrasi akan hancur dengan sendirinya. Fenomena ini di percaya akan menutup peluang bagi putra-putri terbaik bangsa yang tidak memiliki akses terhadap lingkaran kekuasaan untuk berkontribusi bagi negara.
Melemahnya Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah
Selanjutnya, ketidakpuasan masyarakat di prediksi akan terus meningkat jika pola komunikasi satu arah terus di pertahankan. Kepercayaan publik adalah modal utama dalam menjalankan pemerintahan yang stabil. Namun, jika suara kritis dari kampus terus di anggap sebagai gangguan, maka jarak antara rakyat dan penguasa akan semakin lebar. Ketegangan sosial ini di khawatirkan dapat memicu instabilitas yang justru akan merugikan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Guru Besar UGM Pulihkan Marwah Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat.
Pada akhirnya, langkah-langkah korektif harus segera di ambil oleh seluruh elemen bangsa karena adanya ancaman Otoritarianisme untuk menyelamatkan demokrasi. Marwah konstitusi harus di letakkan kembali di atas kepentingan politik praktis yang bersifat sesaat. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih harus di jamin agar keadilan dapat di rasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari pemegang kekuasaan, peringatan dari para Guru Besar UGM ini hanya akan menjadi catatan sejarah kelam bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan.
Kesadaran kolektif dari masyarakat sipil sangat di perlukan untuk mengawal setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Edukasi politik yang sehat harus terus di galakkan agar rakyat tidak hanya menjadi objek dalam kontestasi kekuasaan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif menentukan arah masa depan negara. Perjuangan melawan otoritarianisme bukanlah tugas akademisi semata, melainkan tanggung jawab moral bagi setiap warga negara yang mencintai kebebasan dan keadilan.